Indonesia Salah Pilih Sistem Demokrasi

Dikutif dari Kompas Hari ini Indonesia Dinilai Salah Pilih Sistem Demokrasi Kamis, 26 Juni 2008 | 00:54 WIB Jakarta, Kompas – Penetapan sistem demokrasi mayoritas dalam pemilu dan penerapan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan, sesuai dengan Perubahan UUD 1945, dinilai mengabaikan realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi mayoritas hanya cocok dilaksanakan dalam masyarakat yang homogen. Sistem presidensial hanya efektif dilaksanakan dalam sistem politik dwipartai. Hal itu dikatakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sofian Effendi dalam seminar Kebangsaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (25/6). Pembicara lain adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto. Menurut Sofian, Indonesia dibangun berdasarkan pengelompokan agama, etnis, daerah, dan kelas sosial yang sangat majemuk. Kondisi ini menimbulkan mudah pecahnya ikatan bangunan sebagai negara bangsa. Setiap kelompok memiliki aspirasi dan tuntutan yang berbeda sehingga penyalurannya tak bisa menggunakan sistem demokrasi mayoritas. Sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, seperti yang tercantum dalam naskah asli UUD 1945, dianggap para pendiri bangsa mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang ada. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tumbuh sebagai sikap asli bangsa adalah landasan untuk membangun model sistem pemerintahan yang stabil. Akan tetapi, elite justru menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang sebenarnya tidak berkesesuaian. Kwik Kian Gie menambahkan, arah Indonesia menjadi bangsa gagal semakin jelas

Demokrasi dan Pendidikan

Dunia Pendidikan dan Demokrasi

MASA-MASA yang sarat keterpasungan akibat gaya kekuasaan rezim Orde Baru yang represif dan otoriter telah lewat. 20 Mei 1998 telah dicatat oleh sejarah negeri ini sebagai momentum “mahapenting” di mana seluruh kekuatan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa berhasil mendobrak sebuah kekuatan tirani yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Era reformasi pun menggelinding ke permukaan. Harapan akan lahirnya sebuah iklim demokrasi yang sehat dan dinamis membayang di setiap kepala. Kran demokrasi dibuka lebar-lebar.

Demokrasi Bukan Pesta !!!

Demokrasi bukan pesta, tapi kerja, (yang bilang ‘pesta’ kan dulu Pak Harto); Demokrasi bertumpu pada usia mental, bukan usia biologis (liat anggota DPR); Demokrasi sarat etika, moral dan prinsip, bukan tanpa norma (ini kan preman nyamar jadi demokrat, contoh: Munarman) Demokrasi membangun pagar kuat, bukan  eruntuhkan pagar (ini FPI); Selamat datang, selamat bekerja, dan jangan salah lihat: Demokrasi beda dengan hura-hura.

wrote:
From: EKO KERTAJAYA, July 17, 2008, 11:50 PM