Pendidikan Melek Politik “Mencermati Kecap Nomer Satu dalam Pilgub Jatim”
Dalam rangka pengejahwantahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan kepala daerah. Propinsi jawa timur pada tahun ini 2008 akan punya gawe besar yakni pemilihan gubenur yang pertama kalinya dipilih secara langsung. Melalui Pilkada tahun 2008 ini sebagai sarana demokratisasi yang ingin menempatkan kedaulatan rakyat sebagai inti kehidupan bernegara, selain untuk menentukan asas legalitas proses kedaulatan rakyat yang diawali oleh pilkada, ditujukan pula untuk menentukan asas kredibilitas bagi pemerintah yang didukung oleh rakyat. Pemerintah yang berasaskan kerakyatan inilah yang sebenarnya menerima amanat rakyat dan mewujudkan cita-cita bangsa, sudah tentu pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut harus mempertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.
Untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dari pesta demokrasi tentunya diawali dengan cara yang baik dan benar, kemenangan dan dukungan dari rakyat dengan menggunakan segala cara untuk menuai kemenganan. Tentunya dengan segala cara/mengahalalkan berbagai cara yang bertentangan azas demokrasi (jujur,adil dan bebas). Ini tidak kita inginkan karena ini akan menjadi presendent buruk bagi jalan masa transisi demokrasi dan hal ini adalah sebagai bentuk pengkhianatan atas nama rakyat. Kekuatan uang (Money Politic) sering kali menjadi alat memenangkan kepala daerah, jadi bukan karena kejujuran dan kapasitas seorang calon kepala daerah menjadi pertimbangan memilih. Kalao sudah demikian jangan salahkan pemimpin kita nanti tidak berpihak kepada masyarakat dan terlibat skandal KKN. Diperlukan pendidikan agar masyarakat memilih bukan berdasarkan pertimbangan pragmatisme sesaat. Saya jual suara, kami beli.
Tidak Kecap Nomer Dua
Dalam istilah iklan semua kecap itu nomer satu karena semua menjaji kelebihan dan keistimewaan tersendiri meskipun berbeda-beda produk semua mengaku sebagai kecap yang layak dipilih menjadi menu nomer satu. Dalam ilmu komunikasi adanya komunikasi massa dengan menggunakan pilihan bahasa diproduksi sedemikian rupa agar efektif mempengaruhi khalayak. Bahasa yang digunakan memiliki efek pada kognitif dan motorik khalayak karena penggunaan bahasa dalam sebuah iklan kampaye bukan tanpa sengaja memilih istilah. Penggunaan bahasa yang gampang diingat misalnya kandidat Gubenur Soekarwo menyebut dirinya “Pak De Karwo” kenapa kok tidak menggunakan Bapak Karwo atau Papa Karwo. Pasti Soekarwo punya alas an tertentu dengan menggunankan istilah “Pak De”. Selain penggunaan bahasa dan juga yang sering digunakan dalam strategi mempengaruhi khalayak adalah pilihan issue serta image building. Issue merupakan bagian terpenting sebagai upaya mempengaruhi khalayak untuk memilih sebuah produk yang akan dipasarkan pada ruang public. Kejelihan memilih issue yang benar-benar sedang menjadi kebutuhan khalayak maka akan sangat efektif mempengaruhi khalayak. Misalnya seorang kandidat menggunkan issue penolakan kenaikan BBM, maka ini dianggap pas karena sedang terjadi kekecawaan masyarakat atas dinaikannya BBM oleh pmerintah. Selain issue yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan citra kandidat (image building) digambarkan bahwa kandidat peduli terhadap wong cilik, peduli pendidikan, dan peduli nasib petani, nelayan, dan buruh. Bersih dari korupsi, dan banyak lagi yang bisa digunakan membangun citra kandidat. Saya kira semua kandidat akan melalukan demikian untuk menjual diri pada khalayak. Pokoknya tidak ada yang tidak baik yang ditawarkan oleh kandidat. Semua orang akan mengatakan kandidat A baik, B juga baik, dan C baik semua manawarkan kebaikan serta pencitraan dirinya bahwa layak untuk dipilih dengan dengan berbagai issue yang dipakai. Apa yang dilakukan oleh para kandidat sah-sah saja karena itu bagian dari permainan para kandidat bersama tim suksesnya untuk memenangkan pemilihan. Namun menjadi catatan bagi calon pemilih adalah semua kecap memang mengatakan nomer satu oleh karena itu kita harus kritis dan cerdas dalam memilih siapa calon yang benar-benar layak dipilih. Dari semua calon gubenur dan cawagub baik dari KAJI (Khofifah-Moejiono), SR (Soejipto-Ridwan), Pak De Karwo-Gus Ipul, Acshan (Acmadi-Soeharto), maupun Salam (Soenaryo-Ali Maschan) menjajikan kebaikan, peduli pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, peduli nasib buruh, petani, dan nelayan. Itu semua adalah soal klasik dan mengaku pasangan kamilah layak dipilih serta memimpin Jatim. Masih ingat di pikiran kita pada masa kampanye para calon (legislative, prresiden, dan kepala daerah) pendidikan menjadi komoditas unggulan untuk mendapatkan dukungan pemilih. Kini, setelah dewan baru terbentuk, pimpinan pemerintahan terpilih, masyarakat seharusnya mencermati komitmen wakil rakyat dan pemerintah untuk menepati janji politisnya. Beberapa calon anggota legislatif (kala itu) menjanjikan pendidikan bermutu dan gratis bagi anak Indonesia. Presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) menjanjikan pendidikan bermutu dan kesempatan yang adil. SBY berjanji, dalam lima tahun kepemimpinannya, anggaran pendidikan akan ditambah hingga mencapai 20 dari APBN, sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas 2003 (Kompas, 16/9/2004).
Sebaik-sebaiknya pemilih tidaklah terbuaih dengan manis-manisnya janji yang ditawarkan oleh para kandidat penguasa. Semuanya memiliki maksud dan tujuan (hident interes), setelah terpilih apakah para kandidat benar-benar merealisasikan janji-janjinya. Belum tentu itu, kata manis hanya ada waktu kampanye. Apakah sekarang pendidikan gratis, atau sembako semakin murah? Pengangguran semakin tinggi, masyrakat miskin tambah meningkat, dan anak putus sekolah juga mengalamin peningkatan. Kata orang tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Mahatir Muhammad mantan perdana menteri Malaysia pernah mengatakan buat apa demokrasi kalau kita makan tikus. Artinya Sumber-sumber kekuasaan yang dapat berbentuk posisi, jabatan, pengaruh, uang, dan kekayaan itu, di masyarakat manapun, secara relatif selalu bersifat terbatas. Ihwal inilah yang menyebabkan mengapa sejarah manusia selalu ditandai oleh pertikaian yang berdimensi politik. Walaupun wilayah pertikaian politik untuk memperebutkan (atau mempertahankan) sumber-sumber kekuasan itu juga terjadi di masayarakat (civil society), sangat penting di sini untuk dicatat bahwa negara (state) adalah pusat wilayah perebutan kekuasaan yang paling sengit karena di sanalah sumber-sumber kekuasaan terpenting untuk membuat keputusan publik itu terdapat.
Gerakan INSPEKD Jatim
Terkait program Sekolah Demokrasi, INSPEKD berpandangan sangat perlu melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat khususnya para pelajar yang mana mereka adalah sebagai pemilih pemulah. Ada kecendrungan dalam masyrakat kita tidak peduli dengan politik. Politik itu kejam, politik itu dosa, dan politik itu kotor. Boleh berpandangan semacam itu, namun tidaklah mungkin kita menutup mata sedangkan kebijakan-kebijakan menentukan nasib masyrakat ditentukan oleh proses politik. DPR, Eksekutif, dan Yudikatif tidak lepas dari politik. Anggaran pendidikan, subsidi BBM, dan lain – lain merupakan keniscayaan politik. Berpolitik tidak harus berpartai (praktis), namun pengawasan kita terhadap pembuat kebijakan adalah bagian dari politik kita. Oleh karena itu kesadaran politik diperlukan dan diperkenalkan agar masyarkat turut serta mengawasi orang-orang kita pilih secara demokratis. Jadi tidak hanya memilih tapi juga bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam filsafat pendidikan Paulo Feire mengatakan pendidikan tidak boleh mengasing siterdidik dari realitasnya. Jauh dari realitasnya membuat siterdidik tidak peka terhadap kondisi lingkungan yang sedang dihadapi. Di Indonesia kelihatannya pendidikan dijauhkan dari realitasnya, yang mereka tahu hanya gambaran yang jauh dari realitasnnya. Tidak ada pelajar yang peduli terhadap lingkungan yang penting bagi mereka asyik berhura-hura gaul, funky, dan terlihat borjuis. Tapi mereka tidak merasakan beban yang dirasakan orang tuanya atas kenaikan BBM. Inilah yang dimaksud Program Sekolah Demokrasi memberi gambaran real dan menuntut kepedulian pelajar terhadap lingkungannya karena bagaimanapun pelajar merupakan negeri ini.
di tulis oleh Rony Wijaya /coordinator program Sekolah Demokrasi INSPEKD
Apa Kata Mereka