Tokoh Berbicara

Menengok Penumbuhkembangan Kepemimpinan Demokratis Siswa Di Sekolah

“Mengawali materi ini, saya mengajak kepada semua hadirin untuk menengok sosok St. Kartono, yang berprofesi sebagai Guru di SMA Kolese De Britto, Yogyakarta. Dia bersepakat dengan pernyataan Dewey yang menyebutkan bahwa Demokrasi dan Kepemimpinan demokratis tidak sekedar merujuk pada praktek berkehidupan yang menitikberatkan pada kebebasan dalam tindakan, lebih dari itu, kebebasan kecerdasan menjadi faktor penting yang harus dikedepankan, (freedom of intelligence)”. Demikian kalimat awal yang disampaikan oleh Kang yoyok, sebutan mas ayok zakaria saat mengisi materi sekolah demokrasi dan wisata parlemen yang diselenggarakan oleh INSPEKD Jawa Timur di Kantor Dinas Sosial Jawa Timur.

Benar bahwa bila kita mencermati pernyataan Dewey yang menyebutkan “unless freedom of action (is guided) by intelligence, its manifestation is almost sure to result in confusion and disorder”. Dalam kalimatnya Dewey tersirat makna bahwa, komitmen demokrasi untuk membebasan kecerdasan lebih fundamental daripada kebebasan dalam bertindak.

Dalam terminologi Dewey, freedom diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan, yang didasari oleh kebebasan dalam berpikir. Untuk dapat melakukan suatu tindakan seseorang harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara secara bebas. Jadi kemampuan melakukan refleksi dan komunikasi merupakan prasyarat (prerequisite) untuk melakukan tindakan demokratis yang cerdas dan dapat dipertanggungjawabkan (Wraga,1998)

“Boleh jadi kita juga bersepkat dengan St Kartono, bahwa Dalam praktek kehidupan yang demokratis terdapat prinsip-prinsip yang tumbuh subur dan berkembang dalam praktek keseharian. Beberapa prinsip tersebut oleh sebagian orang disebut juga sebagai ciri-ciri kehidupan demokratis, antara lain adalah equality dan Social Responsibility”. Imbuh Kang Ayok.

Pada prinsip equality menyiratkan bahwa setiap anggota kelompok adalah setara, yakni setara dalam hak dan tanggungjawabnya. Tidak dibenarkan dalam kehidupan demokrasi apabila ada anggota kelompok tertentu dapat mengklaim bahwa dirinya harus diperlakukan lebih istimewa dibandingkan anggota yang lain.

Dalam prinsip equality, Integritas dari setiap anggota sebagai individu yang bebas sangat dihargai. Setiap individu mempunyai hak untuk berpendapat dan bertindak tanpa intimidasi atau tekanan dari anggota yang lain. Namun demikian, meskipun setiap anggota memiliki kebebasan dan hak yang sama antara satu sama lain, dalam praktek kehidupan yang demokratis mengidealkan adanya tanggung jawab sosial (social responsibility) sebagai pranata yang memperkokoh tatanan kehidupan yang demokratis. Social responsibility berfungsi untuk membatasi kebebasan yang dimiliki anggota masyarakat agar kebebasan yang dimaksud diekspresikan dalam tindak penuh tanggungjawab.

“ Lebih focus dengan kegiatan sekolah demokrasi dan wisata parlemen siswa hendak saya tambahkan bahwa konsep demokrasi dan gagasan yang diusungnya, termasuk kepemimpinan yang demokratis sesungguhnya tidak hanya terfokus di dunia pemerintahan semata, di masyarakat luas, bahkan di sekolahan praktek kehidupan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seyogyanya dapat dicermati dan dikembangkan bersama. Kenapa di lembaga pendidikan perlu dikembangkan praktek berdemokrasi ? jawabannya, sekolah adalah miniature kecil dari struktur formal demokrasi (pemerintahan). Di sekolah terdapat kepala sekolah, staff dan guru serta karyawan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan pendidikan. Pada bagian lain, di sekolah terdapat subjek pendidikan yang kita sebut sebagai siswa. Siswa dalam rangka memudahkan tanggungjawab belajar dan tugas pengorganisasian kesiswaan, di kalangan siswa biasanya dibentuk OSIS (Organisasi Siswa Intera Sekolah). Di OSIS, praktek demokrasi tercermin sebagai usaha mengembangkan potensi kepemimpinan siswa”.

Jelasnya, Penerapan kepemimpinan demokratis di sekolah dapat dilakukan dengan mempraktekkan konsep-konsep demokratik yang telah diuraikan di atas. Di sekolah yang demokratis, popular sovereignty (suara bulat-bersama) dapat diimplementasikan dengan melibatkan siswa sebanyak mungkin dalam pengambilan keputusan. Pemilihan pengurus OSIS dan pengurus kelas yang dilakukan secara demokratis merupakan salah satu contoh yang biasa dilakukan di sekolah. Siswa dapat pula dilibatkan dalam membuat peraturan di dalam kelas, bahkan mereka dilibatkan juga dalam menentukan proyek yang akan dilakukan sehubungan dengan aturan main dalam kegiatan pembelajaran.

Sebagai contoh, pengambilan keputusan di sekolah atau di dalam kelas dapat dilakukan baik berdasarkan kesepakatan bersama (concensus model) ataupun berdasarkan keputusan suara terbanyak (majority rules model). Untuk hal-hal tertentu yang bersifat krusial atau berhubungan dengan kebijakan sekolah, guru dapat berperan sebagai influencer yang mengarahkan proses pengambilan keputusan (influence model).

Model apapun yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota kelas memiliki kebebasan untuk mengemukan pendapatnya. Merekapun memiliki kebebasan untuk tidak sependapat dengan rekannya bahkan dengan guru sekalipun. Prinsip kebebasan (freedom) disini bukan berarti sikap permisif yang mengarah kepada berkurangnya sikap disiplin. Justru dengan melibatkan siswa dalam menyusun peraturan di sekolah melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap konsensus yang mereka buat.

Siswa belajar bahwa ketika mereka telah membuat suatu peraturan kelas misalnya, maka mereka memiliki tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk mentaati peraturan tersebut dengan segala konsekuensinya.

Tidak ada satu anggota kelaspun yang luput dari peraturan yang telah dibuat bersama karena prinsip kesetaraan (equality) adalah salah satu nilai yang dianut di dalam kelas yang demokratis. Prinsip kesetaraan ini juga menjamin bahwa semua siswa di dalam kelas mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Kapan kepemimpinan demokratis di dalam kelas dapat mulai diterapkan? Kemampuan mengemukakan ide dengan cerdas dan santun tidak muncul dalam sekejap. Oleh karena itu, kepemimpinan demokratis dapat dimulai dengan menunjukkan penghargaan terhadap ide yang muncul pada semua siswa tanpa terkecuali. Memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan ide dan pesan melalui berbagai cara dan media simbolik. Mereka membentuk gambaran mental yang mewakili ide-ide dan berkomunikasi dengan dunia melalui kombinasi dari berbagai cara.

Kepada siswa diberi kesempatan untuk untuk melakukan eksplorasi dan belajar melalui proses trial and error…One of the challenges of schools is to build on children’s motivation to explore, succeed, understand and harness it in the service of learning. di bagian lain disebutkan..”Young children learn through meaningful activities in which different subject areas are integrated. Open-ended discussions and long-term activities bring together whole- language activities, science, social studies, dramatic play, and artistic creation. Activities that are meaningful and relevant to the child’s life experiences provide opportunities to teach across the curriculum and assist children in seeing the interrelationships of things they are learning.

Dalam pada itu, Cartwright dan Zander menyebutkan bahwa “Leadership can be viewed ‘as the performance of those acts which help the group achieve its preferred outcomes. Such acts may be termed group functions”. Praktek kepemimpinan siswa yang demokratis dapat melatih dan mendorong mereka agar memiliki keberanian mengemukakan pendapat, ketrampilan berbicara dan berpikir bebas, kemampuan berorganisasi, serta kematangan emosional dan kemampuan berpikir rasional. Dengan ketrampilan tersebut maka setiap siswa didorong untuk mengembangkan potensinya sebagai pemimpin di kemudian hari.

Praktek kehidupan demokratis yang berjalan di sekolah dari waktu ke waktu mengalami pergeseran dan perubahan mendasar. Hal ini cukup beralasan mengingat praktek demokrasi tidak dapat dimatematiskan, namun demikian semua pihak di sekolah bertanggungjawab atas tumbuh dan merosostnya nilai-nilai demokrasi.

Pembelajaran demokrasi yang baik di sekolah, pada akhirnya menjadi nilai positif bagi siswa. dengan bekal tersebut, siswa di kemudian hari memiliki kesiapan ketika terjun ke masyarakat. sekali lagi di tegaskan, bahwa sekolah adalah miniature kecil dari kehidupan demokrasi/ kenyataan ini dapat mereka amati dalam praktek demokrasi di masyarakat dan dunia pemerintahan.

“Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjalankan tugas mendidik dan mengajar siswa. lebih dari itu, sekolah harus benar-benar mampu menyediakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya. Termasuk potensi kepemimpinan siswa”. Demikan Kang yoyok mengakhiri pernyataannya. (Kang Yoyok)